Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Moh. Ramli mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan arahan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Tim akan memantau aktivitas pembelian tembakau selama musim panen berlangsung.

”Kami akan melakukan monitoring nanti. Bapak Bupati sudah membentuk tim monev,” kata Ramli, Senin (31/8).

Menurut Ramli, setiap perusahaan atau gudang yang hendak membeli tembakau dari petani wajib mengurus perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Perizinan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pembelian tembakau. Dengan demikian, perusahaan yang melakukan pembelian dapat teridentifikasi dan menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

Selain mengurus izin, perusahaan juga diwajibkan mengumumkan kegiatan pembelian tembakau melalui media massa. Kebijakan tersebut ditujukan untuk membuka informasi kepada masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan pembelian.

”Mereka juga wajib mengumumkan kegiatan pembelian melalui media massa,” ujar Ramli.

Pengaturan tata niaga tembakau tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Sumenep Nomor 100.3.3.2/245/KEP/013/2026 tentang Titik Impas Harga Tembakau Tahun 2026. Ketentuan itu juga merupakan tindak lanjut Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau.

Dalam keputusan tersebut, TIHT menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan harga pembelian tembakau. Harga tidak disamaratakan karena mempertimbangkan kualitas dan lokasi atau jenis lahan tempat tembakau dibudidayakan.

Kategori tembakau yang menjadi acuan antara lain tembakau gunung, tegal, dan sawah. Masing-masing memiliki karakteristik kualitas dan harga yang berbeda.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menyatakan pengawasan akan dilakukan sepanjang musim pembelian. Tim monev diharapkan dapat memastikan transaksi berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian bagi petani dan pelaku usaha.

Bagi petani, kepastian tata niaga menjadi penting karena harga tembakau sangat dipengaruhi kualitas hasil panen dan mekanisme pembelian perusahaan. Pengawasan pemerintah diharapkan dapat mencegah praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembentukan tim monev juga menunjukkan upaya pemerintah daerah menempatkan tata niaga sebagai bagian penting dalam perlindungan petani. Tidak hanya menetapkan harga acuan, pemerintah perlu memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan selama musim pembelian tembakau 2026.